Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian Pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Pusat)
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This study aims to examine the influence of local financial accountability, value for money, honesty, transparency and supervision of local financial management. The sample of this research is all SKPD (Local Work Unit Unit) as user of budget related to regional finance management at Regency Government of Labuhanbatu amounting 36 SKPD and 36 Committing Officer of Commitment so amounted 72 person. Sampling method is census method, and data used is primary data. Data were collected by distributing the queryer directly submitted to the respondent. Data analysis techniques use path analysis with the help of SmartPLS 3 program. The results of this study show that value for money, honesty, transparency and oversight have positive and significant correlation to Regional Financial Management, while Regional Financial Accountability has negative and significant correlation to Regional Financial Management.
Downloads
Article Details
References
Dalimunthe, J., Fadli And Muda, Iskandar., 2014, “ Study on the Impact of Government Complexity and Reguler Governments Size on Human Development Index in North Sumatera, Indonesia”. Global Journal of Management and Business Research: A Administration and Management Vol 14 issue 10
Erlina, Sirojuzilam, Rasdianto 2012. Pengelolaan dan Akuntansi Keuangan Daerah, USU Press, Medan
Fatchurrochman, Agam, 2002. Managemen Keuangan Publik, Materi Pelatihan Anti Korupsi, Indonesian Corruption Watch, Jakarta.
Ghozali Imam, 2008.Structural Equation Modeling. Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS) , Edisi 2, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
Semarang.
Halim, 2001. Managemen Keuangan Daerah, Yogyakarta UPP YKPN
Instruksi Presiden No. 15 tahun 1983
Jogiyanto,2004. Metodologi Penelitan Bisnis. Salah Kaprah dan Pengalaman –Pengalaman, BPFE, Jorjakarta.
Keputusan Presiden (Kepres) No. 74 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, pasal 1 ayat 6
Mardiasmo, 1999. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Erlangga.
Muda, Iskandar., Erlina And Bukit, Rina., 2014, “ The Effect of Fiscal Potential Fiscal Needs and Internal Control on the Provincial Intergovernmental Transfer Allocation in the District/ Cities in The North Sumatera – Indonesia”. International Journal of Management Sciences and Business Research Vol 3 Issue 10.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬--------------., Rafiki, Ahmad., 2014, “ Human Resources Development and Performance of Government Province of Employees: A Study in North Sumatera, Indonesia”.Journal of Economics and Behavioral Studies Vol 6 No. 2, pp 152-162
--------------,And Harahap, Rezeki Martua., 2014, “ Factor Influencing Employees’s Performance: A study on the Islamic Banks in Indonesia”.International Journal of Business and Social Science Vol 5 No. 2.
--------------., Rasdianto And Lubis, Safri Muhammad., 2014, “Implementation of the Cash Revenue System: A case Study in the Local Government Task Forces’ Unit of North Sumatera Province, Indonesia”.Information Management and Business Review Vol 6, No. 2, pp 96-108
--------------, 2001. Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.
--------------, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Jogjakarta
Maryono, Warella, Kismartini, 2007. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan
Daerah, Provinsi Jawa Tengah.
Mas’Ud Fuad, 2004.Survei Diagnosis Organisasional Konsep dan Aplikasi, Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
MD Ihyaul Ulum, 2009. Audit Sektor Publik. Bumi Aksara, Jakarta. Mulyana, Budi, 2006, Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan
Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Daerah Vol.2 No. 1, Mei : hal 65 - 78.
Noordiawan, Putra, Rahmawati, 2007. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat, Jakarta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006.Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
Renyowijoyo Muindro, 2008. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba, Mitra Wacana Media Jakarta.
Siregar, Liper, 2011. Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Kota Pematang Siantar. Tesis, UniversitasSumatera Utara, Medan.
Sopamah, Mardiasmo, 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI 16 - 17 Oktober di Surabaya.
Sopanah, Isa Wahyudi, 2007. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Jurnal Akuntansi.
Sulistioni, G., 2003. Fiqh Korupsi : Amanah VS Kekuasaan, Somasi, Nusa Tenggara
Barat.
Tuasikal, Askam, 2006. Pengaruh Pengawasan Internal dan Eksternal, Pemahaman Sistem Akuntansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, Serta Implikasinya TerhadapKinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.Disertasi.Universitas Padjajaran Bandung.